BANDUNG – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Seminar Literasi Digital untuk Jawa Barat Tangguh: Menangkal Ujaran Kebencian, Disinformasi, dan Hoaks dalam Fenomena Echo Chamber & Post-Truth, di Bandung.
Acara dipimpin oleh Marsma TNI Arifien Sjahrir, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, komunitas literasi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Seminar ini bertujuan memperkuat pemahaman literasi digital, khususnya terkait fenomena echo chamber dan post-truth yang berimplikasi pada penerapan UU ITE. Selain itu, kegiatan ini mendorong sinergi antar-lembaga dalam merumuskan rekomendasi strategis, membangun ekosistem media yang sehat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam edukasi digital berkelanjutan.
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko D. Indarto yang dibacakan oleh Marsma TNI Arifien Sjahrir, ditegaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pemikiran kritis, etika bermedia, keamanan digital, dan kesadaran kolektif.
“Era post-truth menghadirkan tantangan serius ketika opini dan emosi lebih dominan daripada fakta. Fenomena echo chamber memperburuk keadaan dengan menciptakan lingkaran tertutup yang memicu polarisasi, memperkuat hoaks dan ujaran kebencian, serta mengancam kohesi sosial bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan seminar ini selaras dengan visi Presiden RI dan Kemenko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat diharapkan menjadi lebih cerdas, kritis, berintegritas, serta mampu berdialog secara dewasa di tengah derasnya arus informasi.
Para narasumber turut menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital, termasuk strategi peningkatan literasi digital secara nasional dan penegakan UU ITE secara tepat. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, aparat hukum, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam menghadapi hoaks, ujaran kebencian, serta isu SARA yang rawan memicu politik identitas.
Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kemenko Polkam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah sebagai perumus kebijakan, aparat hukum sebagai penjaga kepastian hukum, akademisi sebagai penyumbang gagasan ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di akar rumput, dan sektor swasta sebagai penyedia teknologi.
Seminar dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Jabar, Adi Komar, S.STP., M.Tr.Ap., dengan menghadirkan narasumber utama:
Bambang Tri Santoso, Ketua Tim Literasi Digital Segmen Pemerintahan Kemenkominfo
Dr. Sugeng Purnomo, S.H., M.Hum., Jaksa Ahli Utama JAM Datun Kejaksaan RI
Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos., S.H., M.Si., Guru Besar Universitas Padjadjaran
Nisa Felicia, Ph.D., Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
Peserta yang hadir meliputi perwakilan instansi pemerintah di Jawa Barat, TNI-Polri, Kejaksaan Tinggi dan Kejari, komunitas literasi Bandung, civitas akademika, serta organisasi masyarakat sipil. (Ril)