BANJARMASIN – Dalam upaya memperkuat literasi politik dan meningkatkan profesionalisme insan pers, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat bertajuk “Peran dan Netralitas Media dalam Pemberitaan”, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin ini diikuti sekitar 70 jurnalis dari berbagai platform media — mulai dari media cetak, televisi, radio, hingga media daring.
Kepala Bakesbangpol Kalsel H. Heriansyah melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin, menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari agenda rutin lembaganya.
“Bidang Politik Dalam Negeri memiliki tanggung jawab memberikan edukasi politik kepada masyarakat luas, termasuk kalangan media. Kali ini kami fokus pada pentingnya peran pers dalam menjaga netralitas pemberitaan,” ujar Hasanuddin.
Ia menegaskan, media memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan informasi di tengah derasnya arus digitalisasi. “Berita yang disampaikan hendaknya berimbang, akurat, dan tidak provokatif agar tidak memicu polarisasi di masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, ketika media mampu mempertahankan netralitasnya, kepercayaan publik pun akan terjaga. “Pers yang netral akan semakin kuat sebagai pilar demokrasi,” ucap Hasanuddin.
Dua narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Choirun Ni’mah, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, dan Zainal Helmie, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel.
Dalam pemaparannya, Choirun Ni’mah mengangkat tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Netralitas Media”. Ia menyoroti keberhasilan Kalimantan Selatan yang berhasil menempati posisi pertama nasional dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 versi Dewan Pers dengan skor 80,91 poin.
“Kalsel menjadi satu-satunya provinsi yang meraih nilai di atas 80 poin. Ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah daerah terhadap media serta iklim pers yang sehat,” jelasnya.
Adapun Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, dalam materinya bertema “Menjaga Kepercayaan Publik dan Tanggung Jawab Sosial Media”, menegaskan pentingnya perusahaan pers untuk terverifikasi oleh Dewan Pers dan wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Verifikasi dan UKW bukan hanya formalitas. Ini cara untuk memastikan media bekerja profesional, kredibel, dan memiliki etika jurnalistik yang kuat,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, Bakesbangpol Kalsel berharap para jurnalis semakin memahami posisi strategisnya dalam menjaga netralitas dan mendorong terciptanya iklim politik yang sehat di daerah. (FR)